Puan, Dasco dan Ujian Kedewasaan Politik Indonesia

Di tengah politik Indonesia yang kerap diwarnai persaingan tajam, kemampuan elite menjaga komunikasi lintas partai menjadi semakin penting. Perbedaan politik merupakan bagian dari demokrasi. Persoalannya bukan bagaimana menghilangkan perbedaan, melainkan bagaimana memastikan perbedaan tidak berubah menjadi permusuhan yang membelah masyarakat.

Dalam konteks itu, Puan Maharani dari PDI Perjuangan dan Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra menarik untuk dicermati. Keduanya berasal dari partai yang berbeda dan berada dalam posisi strategis di parlemen, tetapi memiliki ruang yang sama untuk menjaga komunikasi politik di tengah perbedaan kepentingan.

Puan menjabat sebagai Ketua DPR, sementara Dasco merupakan Wakil Ketua DPR. Posisi tersebut menempatkan keduanya tidak hanya sebagai representasi partai masing-masing, tetapi juga sebagai bagian dari institusi yang memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi demokrasi dan pengawasan terhadap kekuasaan.

Di sinilah politik membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan memenangkan pertarungan.

Persaingan antarpartai merupakan sesuatu yang wajar. Pemerintah perlu dikritik, kebijakan perlu diawasi, dan kepentingan politik perlu diperdebatkan. Namun, perbedaan itu seharusnya tetap berlangsung melalui institusi demokrasi, bukan dengan mendorong masyarakat ke dalam konflik yang lebih luas.

Indonesia telah melewati berbagai periode politik dengan tingkat ketegangan yang berbeda. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa stabilitas politik tidak hanya ditentukan oleh hasil pemilu, tetapi juga oleh kemampuan elite mengelola perbedaan setelah pemilu berakhir.

Karena itu, komunikasi antara tokoh-tokoh dari kekuatan politik berbeda memiliki arti lebih besar daripada sekadar hubungan personal. Ia dapat menjadi bagian dari mekanisme informal untuk menjaga agar persaingan politik tetap berada dalam batas-batas demokrasi.

Puan dan Dasco berada dalam posisi yang memungkinkan mereka memainkan peran tersebut.

Namun, komunikasi politik tidak berarti menghilangkan kritik. Demokrasi justru membutuhkan kritik, oposisi, perbedaan pandangan dan pengawasan terhadap kekuasaan. Yang perlu dijaga adalah garis pemisah antara lawan politik dan musuh.

Lawan politik dapat berubah setelah pemilu berikutnya. Kepentingan koalisi juga dapat bergeser. Tetapi kepentingan negara dan masyarakat tidak semestinya diperlakukan sebagai bagian dari pergantian kubu politik.

Masyarakat tidak membutuhkan elite yang selalu sepakat. Yang lebih dibutuhkan adalah elite yang mampu berbeda pendapat tanpa menjadikan perbedaan itu sebagai alasan untuk memecah masyarakat.

Politik juga tidak seharusnya berhenti pada pertanyaan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ukuran keberhasilan politik pada akhirnya adalah apakah kekuasaan mampu menghasilkan kebijakan yang memberi manfaat kepada masyarakat dan apakah institusi demokrasi tetap bekerja secara efektif.

Momentum peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2026 dapat menjadi pengingat bahwa demokrasi bukan hanya soal pergantian kekuasaan. Demokrasi juga menyangkut kemampuan sebuah bangsa mengelola perbedaan tanpa kehilangan tujuan bersama.

Dalam kerangka itu, Puan dan Dasco mempunyai tanggung jawab politik yang lebih besar karena posisi mereka berada di pusat proses legislasi dan politik nasional. Ruang komunikasi yang terjaga di antara mereka tidak berarti menghapus perbedaan, tetapi menunjukkan bahwa perbedaan masih dapat dikelola melalui institusi.

Indonesia membutuhkan politik yang keras dalam gagasan, tetapi tidak harus keras dalam permusuhan. Kritik tetap diperlukan, kekuasaan tetap harus diawasi, dan kepentingan partai tetap dapat diperjuangkan. Namun semua itu harus berlangsung tanpa mengorbankan kohesi sosial.

Jika politik Indonesia ingin semakin matang, ukuran keberhasilan seorang politisi tidak cukup dilihat dari kemampuannya memenangkan pemilu atau mempertahankan pengaruh. Ia juga perlu dinilai dari kemampuannya menjaga demokrasi tetap berjalan ketika kepentingan politik saling berhadapan.

Puan dan Dasco, dengan posisi mereka di parlemen, memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa perbedaan politik dapat dikelola tanpa harus menghilangkan ruang dialog.

Sebab pada akhirnya, demokrasi bukan sekadar tentang siapa yang memegang kekuasaan. Demokrasi juga tentang bagaimana kekuasaan diperdebatkan, diawasi dan digunakan tanpa membuat masyarakat kehilangan kepercayaan bahwa perbedaan masih dapat diselesaikan melalui jalan politik.

Indonesia membutuhkan politisi yang mampu memenangkan pertarungan politik tanpa membuat bangsa ini kalah dalam menjaga persatuan. (Rasyid Munandar)