Indonesia Perlu Waspadai Risiko Deindustrialisasi

KENDAL, PASUNDAN POS — Indonesia perlu mewaspadai risiko deindustrialisasi jika pelemahan sektor manufaktur terjadi sebelum tersedia sektor lain yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dengan produktivitas dan upah yang memadai, kata pemerhati ketenagakerjaan Dani Satria.

Menurut Dani, penurunan peran industri yang terjadi terlalu dini dapat mendorong pekerja keluar dari sektor formal dan beralih ke pekerjaan informal atau sektor dengan produktivitas lebih rendah.

“Industri manufaktur memiliki posisi strategis karena tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan secara langsung, tetapi juga menggerakkan rantai pasok, logistik, perdagangan hingga berbagai usaha pendukung di daerah,” kata Dani di Kendal, Jawa Tengah, Selasa (6/10/2026).

Ia mengatakan pelemahan kapasitas industri dan penutupan fasilitas produksi tidak seharusnya hanya dipandang sebagai persoalan hubungan industrial di tingkat perusahaan. Dampaknya dapat meluas ke pekerja dan usaha yang bergantung pada aktivitas industri.

Dani menyebut kondisi tersebut sebagai risiko deindustrialisasi prematur, yakni penurunan kontribusi dan kapasitas manufaktur sebelum suatu negara mencapai tingkat produktivitas dan pendapatan yang cukup tinggi.

“Dalam kondisi seperti ini, tenaga kerja yang keluar dari sektor industri belum tentu terserap oleh pekerjaan formal dengan produktivitas tinggi. Sebagian dapat berpindah ke sektor informal atau pekerjaan berproduktivitas rendah,” ujarnya.

Menurut dia, kebijakan industri dan ketenagakerjaan perlu dirancang secara terintegrasi. Menjaga keberlangsungan industri, katanya, bukan berarti mempertahankan perusahaan yang tidak efisien, melainkan menciptakan ekosistem yang memungkinkan industri produktif melakukan ekspansi, transformasi teknologi, peningkatan keterampilan pekerja dan penguatan rantai pasok domestik.

Indonesia, lanjut Dani, masih memiliki peluang memperkuat basis industri melalui hilirisasi, industri berorientasi ekspor, ekonomi hijau, industri berbasis teknologi dan sektor yang menyerap banyak tenaga kerja.

Namun, peluang tersebut membutuhkan konsistensi kebijakan serta koordinasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan pekerja.

“Kita tidak perlu menunggu sampai deindustrialisasi menjadi persoalan besar untuk kemudian bertindak. Indikator industri, investasi, produktivitas, PHK dan penyerapan tenaga kerja perlu dibaca secara bersama-sama agar Indonesia dapat melakukan antisipasi sejak dini,” kata Dani.(Sri Lestari)