Indonesia Integrasikan Data Ketenagakerjaan Untuk Perbaiki Pencocokan Kerja

PASUNDAN POS ■ JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia tengah mengintegrasikan data ketenagakerjaan dengan sejumlah instansi pemerintah untuk memperbaiki layanan bagi pencari kerja dan pemberi kerja serta mendukung penyusunan kebijakan berbasis data.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan perubahan teknologi, termasuk perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi, menuntut pemerintah untuk menyesuaikan sistem pelayanan publik dengan perubahan pasar kerja.

"Perubahan dunia kerja berlangsung sangat cepat. Karena itu, birokrasi juga harus bergerak lebih adaptif, inovatif, dan responsif dalam memberikan pelayanan," kata Anwar dalam keterangannya, pada Minggu (9/8).

Kemnaker mengembangkan Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPkerja) sebagai platform digital yang menghubungkan pencari kerja, pemberi kerja dan berbagai layanan ketenagakerjaan.

Menurut Anwar, sistem tersebut juga mengumpulkan profil tenaga kerja dan profil perusahaan, yang memungkinkan pemerintah membangun basis data pasar kerja yang lebih luas untuk mendukung pencocokan antara pencari kerja dan lowongan yang tersedia.

SIAPkerja telah terhubung dengan sejumlah lembaga, termasuk Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, kementerian yang menangani pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Komunikasi dan Digital, dan dinas ketenagakerjaan daerah, kata Kemnaker.

Integrasi tersebut digunakan untuk membangun apa yang disebut Kemnaker sebagai Big Data Pasar Kerja, yang ditujukan untuk meningkatkan pencocokan pekerjaan, menyediakan informasi pasar kerja dan membantu pemerintah menyusun kebijakan ketenagakerjaan berbasis bukti.

Kemnaker juga bekerja sama dengan Bank Dunia melalui proyek Labour Market Information and Skills System Transformation for Labour Market Flexibility. Kerja sama tersebut mencakup penguatan sistem informasi pasar kerja, peningkatan fleksibilitas tenaga kerja dan pengembangan keterampilan sumber daya manusia.

Anwar mengatakan transformasi digital Kemnaker didasarkan pada lima prinsip, yaitu pengembangan pola pikir digital, penguatan budaya kerja berbasis data, integrasi layanan antarunit, pelayanan yang berorientasi pada masyarakat dan inovasi berkelanjutan.

Kemnaker mengatakan penerapan prinsip tersebut diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pemerintah Digital (IPD) sekaligus memperbaiki kualitas layanan ketenagakerjaan.(Hds)