MBG Perlu Pengawasan Lebih Kuat, Banggar DPR Usulkan 3 Skema Penguatan Program
Font Terkecil
Font Terbesar
PASUNDAN POS | JAKARTA — Ketua Badan Anggaran DPR RI, MH Said Abdullah, mengingatkan agar pemerintah segera mengambil langkah cepat dan terukur untuk mendeteksi sumber persoalan MBG.
"Pemerintah perlu segera menginventarisir titik masalah, lalu melakukan evaluasi menyeluruh. Yang terpenting adalah memastikan anak didik kita tetap sehat, aman, dan memperoleh gizi yang layak," ujarnya, kemarin.
Said Abdullah kemudian mengusulkan tiga skema penguatan program. Pertama, penyaluran MBG dilakukan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten agar lebih terarah. Kedua, menambahkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp300.000 khusus untuk makan bergizi gratis. Ketiga, memperkuat Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) di sekolah-sekolah agar makanan tetap segar, sehat, dan mudah diawasi.
"Dengan langkah ini, kita tidak hanya menjaga keberlangsungan program, tetapi juga melindungi masa depan generasi penerus bangsa,” tambahnya.
Pengamat politik dan hukum, Fredi Moses Ulemlem, menilai usulan tersebut merupakan bentuk keseriusan parlemen dalam menjaga kualitas program prioritas. Namun, ia mengingatkan perlunya payung hukum yang jelas agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan di lapangan.
"Program Makan Bergizi Gratis harus diikat oleh regulasi yang tegas, bukan sekadar kebijakan teknis. Jika tidak, potensi penyalahgunaan maupun lemahnya pengawasan bisa mengurangi manfaat yang sebenarnya besar bagi anak-anak Indonesia," ujarnya.
Fredi juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh sebagaimana disampaikan Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang mengingatkan pentingnya pengawasan dan koreksi dini agar program tidak keluar dari tujuan utamanya.
Senada, pengamat sosial dan budaya, Ridwan Gema Puan, menegaskan bahwa keberhasilan MBG bukan hanya soal teknis distribusi, tetapi juga soal penerimaan sosial.
"Sekolah, orang tua, dan komunitas lokal harus dilibatkan secara aktif. Dengan begitu, makanan yang sampai ke anak-anak bukan hanya sehat dan bergizi, tetapi juga sesuai dengan kearifan lokal dan budaya makan masyarakat setempat,” ungkap Ridwan.
Ia pun menambahkan, evaluasi reguler seperti yang disuarakan Puan Maharani menjadi sangat penting.
"Evaluasi bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan program ini berjalan sesuai amanat, efektif, dan benar-benar memberi manfaat bagi masa depan bangsa," tandasnya.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah, parlemen, serta keterlibatan masyarakat, program MBG diyakini mampu berlanjut dengan baik. Tantangan memang ada, namun dengan pengawasan yang ketat, evaluasi yang konsisten, regulasi yang jelas, serta partisipasi aktif masyarakat, program ini akan menjadi salah satu tonggak penting dalam menyiapkan generasi Indonesia yang unggul di masa depan.(sa/by)
